MEDAN – Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menekankan pentingnya menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cepat saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2025 secara simbolis kepada sejumlah camat di Ruang Rapat III, Balai Kota Medan, Kamis (16/1).
“Pertama-tama, kami mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Medan atas perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Termasuk penyerahan SPPT PBB dan DHKP yang dilakukan lebih awal. Biasanya, ini baru diserahkan setelah bulan Februari, tapi kali ini lebih awal. Maka, pesan saya untuk para kepala wilayah, begitu ini diserahkan, segera sampaikan kepada masyarakat,” ujar Bobby Nasution.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Medan didampingi oleh Pj Sekda Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting, dan menyampaikan bahwa penghimpunan pajak dari masyarakat sering kali menjadi tugas yang berat.
“Maka dari itu, capaian-capaian yang sudah kita raih ini harus terus dijaga dan bahkan ditingkatkan. Pajak ini sangat penting untuk pembangunan kota. Jadi, tolong segera diserahkan, karena SPPT PBB dan DHKP ini sudah diterima lebih awal, sehingga waktu untuk menghimpunnya juga lebih panjang,” lanjut Bobby Nasution.
Di kesempatan yang sama, Bobby Nasution juga memenuhi janjinya untuk menyerahkan Upah Pungut (UP) yang diterimanya sebagai kepala daerah hasil dari penerimaan pajak. UP tersebut diberikan kepada tiga kecamatan dengan perolehan pajak tertinggi pada tahun 2024, yaitu Medan Timur, Medan Barat, dan Medan Petisah.
“Kenapa saya berikan? Karena saat itu saya tengah cuti mengikuti kontestasi Pilkada, jadi saya merasa capaian-capaian ini bukan hasil kerja saya pribadi, dan saya tidak berhak menerima UP tersebut. Saya memberikan UP ini sebagai motivasi agar kepala wilayah dan seluruh jajaran di Pemko Medan semakin bersemangat untuk mengajak dan mendorong masyarakat membayar pajak,” jelas Bobby Nasution.
Terakhir, Bobby Nasution mengingatkan seluruh aparatur Pemko Medan, termasuk yang ada di tingkat kewilayahan, untuk menjalankan tugas dengan baik. “Jangan ada pungutan liar (pungli) kepada masyarakat. Tugas kita adalah melayani mereka. Tolong ingat itu dan lakukan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya. (ts)
