MEDAN – Pemerintah Kota Medan turut berpartisipasi dalam peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Acara ini dilaksanakan secara virtual, Rabu (5/3) melalui Zoom dan disiarkan langsung di Command Center, Kantor Wali Kota Medan.
Peluncuran tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Al-Rahman, yang mewakili Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. Sekda Medan didampingi oleh sejumlah pimpinan Perangkat Daerah Pemko Medan, termasuk Kepala Bappeda, Benny Iskandar; Kepala BKDPSDM Medan, Subhan Fajri Harahap; Kepala Dinas Dukcapil, Baginda P. Siregar; dan Kepala Dinas PMPTSP, Nurbaiti Harahap.
Acara dibuka dengan pemaparan tentang pencegahan korupsi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo dari KPK-RI, yang diikuti oleh para kepala daerah, termasuk Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua DPRD se-Indonesia.
Peluncuran Indikator IPKD MCP Tahun 2025 kemudian dilakukan oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, yang disaksikan oleh peserta secara virtual maupun langsung.
MCP adalah inisiatif yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel serta mengurangi potensi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.
Sekda Kota Medan, Wiriya Al-Rahman, menyatakan bahwa Pemko Medan sangat mendukung peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah ini, serta berkomitmen untuk terus menjalankan MCP dalam upaya mencegah terjadinya praktik korupsi di pemerintahan kota. MCP yang diperkenalkan oleh KPK pada tahun 2018 telah diterapkan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan. (ts)
