MEDAN – Anggota Komisi I DPRD Medan, Romauli Silalahi, mengingatkan Camat Medan Labuhan, Nasir, agar tidak semena-mena dalam pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) di wilayahnya. Ia menegaskan agar tidak ada kecurangan yang diduga melibatkan praktik suap sehingga seseorang bisa diangkat menjadi Kepling meski tidak memenuhi syarat.
“Penetapan Kepling diharapkan mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) No. 21 Tahun 2021. Jangan karena wewenang Camat untuk penetapan Kepling, lalu berpihak sembarangan pada seseorang dengan melanggar aturan,” tegas Romauli Silalahi saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Medan, Selasa (25/2), terkait dugaan kecurangan dalam pengangkatan Kepling di 8 Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan.
Ia menyarankan agar setiap penetapan Kepling dilakukan secara transparan. Jika Camat telah menetapkan pilihannya, sebaiknya dia menginformasikan kelebihan dan kekurangan para calon Kepling, baik yang kalah maupun yang menang. “Beritahukan kepada yang kalah, di mana letak kekurangannya. Itu adalah bukti transparansi,” ujar Roma Uli.
Dalam kesempatan tersebut, Roma Uli juga menyoroti sikap Camat Medan Labuhan, Nasir, yang terkesan sombong dan tidak komunikatif. Camat sangat sulit ditemui dan bahkan susah dihubungi melalui telepon. Seringkali, ketika dihubungi, Camat beralasan sedang berada di luar wilayah kerja.
“Camat tidak boleh terlalu sering meninggalkan wilayah kerja. Jika masyarakat membutuhkan pertemuan, Camat tidak boleh mengelak, karena Camat adalah perpanjangan tangan Walikota di tingkat Kecamatan,” tandas Roma Uli.
Terkait dengan pengangkatan Kepling 8, Roma Uli menilai seharusnya masalah ini tidak perlu sampai dibawa ke DPRD dan dilakukan RDP, jika saja Camat bersedia ditemui oleh warga untuk membahas dugaan kecurangan dalam penetapan Kepling. “Namun, kuat dugaan terjadi kecurangan dalam proses perekrutan, dan Camat pun tidak bersedia bertemu dengan masyarakat untuk klarifikasi,” tegas Roma Uli. (ds)
